JAKARTA, marajanews.id – Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Gerindra, Hj. Rahmawati menegaskan pemerataan akses industri perfilman nasional melalui usulan pembangunan 1.000 layar bioskop desa masuk dalam skema Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027.
Program tersebut juga diproyeksikan menyasar wilayah terpencil, termasuk di Kalimantan Utara yang dinilai memiliki potensi besar di sektor ekonomi kreatif berbasis budaya lokal.
Hal itu disampaikan Hj Rahmawati Zainal saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat Panitia Kerja (Panja) Kreativitas dan Distribusi Film Nasional bersama Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Hj Rahmawati menilai, selama ini industri perfilman nasional masih terpusat pada jaringan bioskop komersial besar yang lebih banyak didominasi rumah produksi berskala nasional.
Kondisi tersebut membuat sineas daerah dan rumah produksi kecil kesulitan memperoleh ruang penayangan yang layak untuk memperkenalkan karya mereka kepada masyarakat luas.
“Pemerintah perlu hadir memberi ruang bagi PH kecil dan kreator daerah agar karya mereka tidak berhenti hanya di proses produksi. Mereka juga harus punya akses untuk ditonton masyarakat,” ujar Rahmawati, Jumat (22/5/26).
Menurutnya, konsep bioskop desa yang diusulkan bukan berupa gedung mewah seperti bioskop di pusat perbelanjaan, melainkan layar mini sederhana atau layar tancap modern yang dapat ditempatkan di desa-desa maupun kawasan pelosok.
Selain menjadi sarana hiburan masyarakat, program tersebut diharapkan mampu membuka akses distribusi film lokal secara lebih merata.
Ia menjelaskan, banyak karya perfilman daerah yang mengangkat cerita budaya, legenda lokal, wisata, hingga kehidupan masyarakat adat justru kesulitan mendapatkan ruang tayang.
Padahal, sejumlah film pendek karya sineas daerah, termasuk dari Kalimantan Utara, pernah memperoleh penghargaan dan diputar hingga ke luar negeri.
“Banyak film lokal kebudayaan yang sebenarnya bagus, tetapi tidak mendapatkan layar. Bahkan ada karya yang lebih diapresiasi di luar negeri dibanding di daerah sendiri,” ungkapnya.
Ditambahkannya, bioskop desa dapat menjadi ruang edukasi budaya dan literasi digital bagi masyarakat. Anak-anak muda di daerah dinilai memiliki kreativitas tinggi dalam memproduksi film dokumenter maupun konten berbasis budaya lokal, namun minim dukungan ekosistem distribusi.
Menurutnya, program tersebut selain berorientasi pada hiburan, juga menjadi investasi jangka panjang untuk memperkuat identitas budaya bangsa, masyarakat dapat menonton bersama sambil mengenal sejarah, tradisi, dan cerita rakyat dari daerah masing-masing.
“Anak-anak di pelosok juga berhak mengenal budaya dan cerita daerahnya sendiri. Lewat layar mini desa, masyarakat bisa menonton bersama, belajar sejarah lokal, dan memperkuat identitas budaya,” tuturnya.
Selain mendorong pembangunan bioskop desa, Rahmawati juga meminta pemerintah pusat menyiapkan insentif fiskal bagi rumah produksi kecil agar industri kreatif daerah dapat tumbuh lebih sehat dan berkelanjutan.
Ia berharap pemerintah melihat sektor perfilman daerah sebagai salah satu mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang mampu menciptakan lapangan kerja sekaligus menjaga kekayaan budaya Indonesia.#m05
