BULUNGAN, marajanews.id – Pemerintah Kabupaten Bulungan kuatkan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur dengan kerja sama Universitas Widya Gama Mahakam (UWGM) Samarinda.
Hal ini dibahas dalam agenda silaturahmi dan pemaparan program yang berlangsung di Ruang Kelas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Jalan Agathis, Tanjung Selor, baru-baru ini.
Salah satu program yang menjadi perhatian ialah Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), skema pendidikan yang memungkinkan Aparatur Sipil Negara (ASN) menyelesaikan studi dalam waktu lebih singkat berdasarkan pengalaman kerja dan kompetensi yang telah dimiliki.
Pertemuan tersebut dihadiri Bupati Bulungan Syarwani, S.Pd., M.Si., bersama jajaran perangkat daerah terkait, dalam kesempatan itu terungkap, Pemkab Bulungan saat ini membina sekitar 5.000 ASN yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dengan komposisi terbesar berasal dari sektor pendidikan dan kesehatan.
Penguatan kompetensi aparatur dinilai menjadi kebutuhan mendesak agar pelayanan publik semakin profesional serta mampu menjawab tuntutan pembangunan daerah yang terus berkembang.
Data pemetaan BKPSDM tahun 2024 menunjukkan masih terdapat lebih dari 500 ASN yang belum memiliki kualifikasi pendidikan diploma maupun sarjana.
Sebagian besar berasal dari tenaga teknis umum yang telah memiliki pengalaman panjang di lapangan, namun terkendala persyaratan akademik untuk pengembangan karier. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah karena sejumlah jabatan struktural, termasuk lurah, kini mensyaratkan pendidikan minimal sarjana.
Melalui program RPL, ASN yang masih berada pada usia produktif sekitar 30 hingga awal 40 tahun diharapkan dapat meningkatkan jenjang pendidikan sebelum memasuki masa pensiun.
Skema RPL dipandang lebih efisien karena masa studi dapat ditempuh sekitar tiga hingga empat semester. Selain menghemat waktu, pola ini juga dinilai lebih efektif dalam mendukung kebutuhan daerah.
Pengalaman sebelumnya menunjukkan, program tugas belajar reguler kerap memunculkan persoalan ketika ASN yang telah menyelesaikan pendidikan justru berpindah tugas ke daerah lain. Melalui RPL, peningkatan kompetensi dapat dilakukan tanpa mengurangi keberlangsungan pelayanan publik karena peserta tetap menjalankan tugas kedinasan sembari menempuh pendidikan.
Pemkab Bulungan juga memetakan kebutuhan tenaga ahli yang harus segera dipenuhi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan. Pemerintah menargetkan setiap organisasi perangkat daerah (OPD), kecamatan, hingga kelurahan memiliki sedikitnya satu sarjana hukum guna memperkuat penyusunan produk hukum dan mengurangi potensi kesalahan administrasi.
Selain itu, daerah masih membutuhkan tenaga profesional di bidang akuntansi pemerintahan, penilai aset, serta tenaga teknis khusus di sektor pekerjaan umum, termasuk ahli teknik lanskap. Kehadiran SDM tersebut diyakini mampu mempercepat penataan aset daerah sekaligus meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.
Tidak hanya berhenti pada peningkatan pendidikan ASN, Pemkab Bulungan juga membuka peluang kerja sama yang lebih luas dengan UWGM Samarinda melalui riset dan kajian ilmiah untuk menjawab berbagai persoalan strategis daerah.
Di antaranya penyelesaian konflik kebun plasma pada sektor perkebunan kelapa sawit melalui auditor independen, serta pengembangan formulasi pakan ternak berbahan baku lokal guna menekan biaya produksi peternak unggas.
Seluruh tawaran kerja sama tersebut akan dibahas lebih lanjut secara intensif bersama BKPSDM dan perangkat daerah terkait sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas pemerintahan dan mendorong pembangunan Bulungan yang berkelanjutan.#dkipbulungan
