Press "Enter" to skip to content

Tekanan Fiskal Daerah, DPRD Kaltara Dorong Optimalisasi Aset Tingkatkan PAD

JAKARTA, marajanews.id – Tekanan fiskal akibat berkurangnya transfer pemerintah pusat mendorong DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) meminta pemerintah daerah lebih agresif menggali sumber pendapatan baru.

Optimalisasi aset daerah menjadi salah satu uapaya yang dinilai dapat memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat melalui kebijakan tambahan.

Hal tersebut menjadi perhatian saat anggota DPRD Kaltara mengunjungi Badan Penghubung (Banhub) Kaltara di Jakarta, Kamis (19/11/26).

Kunjungan itu mencakup evaluasi capaian PAD 2026 sekaligus meninjau perkembangan pembangunan Anjungan Kaltara di kawasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

DPRD menilai pengelolaan aset pemerintah perlu diarahkan lebih produktif agar mampu memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah.

Anggota Komisi II DPRD Kaltara dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Nasir, S.Pi., M.M., mengapresiasi kinerja Banhub Kaltara yang telah merealisasikan 92 persen target PAD.

Capaian tersebut menunjukkan pengelolaan aset daerah mampu menghasilkan pendapatan di tengah ruang fiskal yang semakin terbatas, Muhammad Nasir berharap sisa waktu hingga akhir tahun dapat dimanfaatkan untuk mengejar target secara maksimal.

“Capaian PAD sebesar 92 persen ini patut diapresiasi. Apalagi masih ada waktu hingga akhir tahun, sehingga kami berharap target 100 persen benar-benar dapat tercapai,” ungkapnya.

Politisi PKS ini mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar tidak bergantung pada transfer pemerintah pusat dalam menjalankan program pembangunan.

Menurutnya, tekanan anggaran harus mendorong pemerintah daerah memperkuat kreativitas, memperbaiki pola pengelolaan aset, serta mengidentifikasi potensi pendapatan yang selama ini belum tergarap optimal. Upaya tersebut tetap harus berjalan seiring pelayanan publik dan tugas utama masing-masing OPD.

“Dalam keterbatasan anggaran, kita tidak boleh hanya mengeluhkan berkurangnya dana transfer pusat. Pemerintah daerah harus semakin kreatif mencari sumber pendapatan, termasuk melalui optimalisasi aset yang dimiliki. Banhub Kaltara telah menunjukkan bahwa aset pemerintah bisa dikelola secara produktif dan menghasilkan pendapatan bagi daerah,” tegasnya.

DPRD Kaltara berharap praktik pengelolaan aset produktif tersebut dapat menjadi referensi bagi perangkat daerah lain untuk memperkuat PAD, mengurangi ketergantungan pada dana transfer, serta menjaga keberlanjutan pembiayaan pembangunan daerah.#Adv

Bagikan :
error: Hubungi Redaksi