Press "Enter" to skip to content

Cegah Covid 19, Pemkab Nunukan kembali Terapkan PPKM.

NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten Nunukan kembali menerapkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) setiap pelaku usaha baik restoran, rumah makan, cafe ataupun pusat transaksi ekonomi lainnya wajib mematuhi Surat Edaran nomor : 04 Tahun 2021.

” Bagi Pelaku Usaha dan karyawan serta pengunjung wajib mematuhi prokes dan membatasi jumlah pengunjung dari kapasitas biasanya sesuai dengan ketentuan surat edaran yang diberlakukan sebelumnya di tempat usaha.” kata Bupati Nunukan Hj Asmin Laura Hafid melalui SE Nomor 4 2021.

Dalam ketentuan surat ederan ini juga disebutkan pengaturan jam malam operasional tempat usaha, tempat hiburan dan tempat wisata serta tempat perbelanjaan sejenisnya.

” Pembatasan jam operasional  pukul 20.00 wita, selanjutnya bagi warung makan, cafe dan restoran wajib memberlakukan sistem take away (dibungkus dan dibawa pulang) tidak diperkenankan melayani makan ditempat,” kata Bupati Nunukan.

Dalam SE tersebut, Satgas Covid 19 Dilarang mengeluarkan surat rekomendasi pelaksanaan kegiatan masyarakat hingga situasi dan kondisi sosial Masyarakat dinilai aman dari Covid 19.

” Termasuk Kegiatan Resepsi Pernikahan, aqiqah, pertandingan olahraga yang dihadiri penonton, game online yang mengumpulkan peserta dan acara sejenis lainnya,” tambahnya.

Bupati Nunukan juga meminta agar para lurah, camat, dan Kepala Desa tetap mengoptimalkan posko satgas penanganan covid 19 di wilayahnya masing masing agar dapat mengendalikan pencegahan penularan pandemik dan tetap mengacu pada instruksi menteri dalam negeri nomor 14 tahun 2021 serta menyampaikan laporan pelaksanaan PPKM mikro kepada satgas covid 19 Kabupaten Nunukan.

Satuan tugas penanganan covid 19 melalui satpol PP dan aparat TNI-Polri melakukan pemantauan dan penindakan terhadap pelanggar protokol kesehatan dan pencegahan penularan covid 19 serta memberikan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2021 dan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam undang undang kekarantinaan kesehatan dan KUHP serta peraturan lainnya yang berlaku.

Pembatasan ini berlaku selama 14 hari dan dilakukam evaluasi dalam pelaksanaannya. #fik

Bagikan :
Top Update :
error: Hubungi Redaksi
Pariwara Prokes