TANJUNG SELOR, marajanews.id – Kapolda Kalimantan Utara Irjen Pol. Agus Wijayanto menerima audiensi jajaran Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung Redeb dan KPP Pratama Tarakan di ruang kerjanya, Selasa (4/8/26).
Pertemuan tersebut menjadi wadah memperkuat koordinasi antara Kepolisian Daerah Kalimantan Utara dan Direktorat Jenderal Pajak dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara sekaligus menjaga stabilitas keamanan yang menjadi fondasi pembangunan di wilayah perbatasan.
Kapolda didampingi Kabidkeu Polda Kaltara Kombes Pol. Muh Nurhidayat, Dirreskrimsus Polda Kaltara Kombes Pol. Dadan Wahyudi, serta Dirsamapta Polda Kaltara Kombes Pol. Andreas Deddy Wijaya.
Sementara itu, rombongan KPP Pratama Tanjung Redeb dipimpin Kepala KPP Raden Ariyo Bisawarno bersama Kepala Seksi Pengawasan III Praditya Janu Wisaksono dan Kepala KP2KP Tanjung Selor Agung Widodo.
Dari KPP Pratama Tarakan hadir Kepala KPP Ricky Dirgantara yang didampingi Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal Reza Bagus Fahrudin.
Kedua instansi ini mencerminkan keseriusan membangun kolaborasi antarlembaga dalam mendukung kebijakan fiskal nasional di Kalimantan Utara, dengan membahas sejumlah isu strategis, mulai dari peningkatan kepatuhan wajib pajak, penguatan koordinasi penegakan hukum di bidang perpajakan, hingga upaya menjaga iklim investasi yang kondusif.
Hal ini dinilai karena penerimaan pajak merupakan sumber utama pembiayaan pembangunan nasional, sementara kepastian hukum dan keamanan menjadi faktor yang mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi di daerah.
Kapolda Agus Wijayanto mengapresiasi kunjungan jajaran KPP Pratama Tanjung Redeb dan KPP Pratama Tarakan.
Menurutnya, komunikasi yang intensif dan koordinasi yang berkesinambungan akan memperkuat efektivitas pelaksanaan tugas masing-masing institusi.
Polda Kalimantan Utara, kata dia, siap memberikan dukungan sesuai kewenangan yang dimiliki agar peningkatan kepatuhan perpajakan dan pengamanan penerimaan negara dapat berjalan optimal, sehingga hasilnya dapat kembali dirasakan masyarakat melalui berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.
Agus menambahkan, keamanan dan ketertiban masyarakat yang terjaga merupakan modal penting bagi pertumbuhan investasi dan perekonomian daerah.
Karena itu, hubungan kelembagaan antara Polda Kalimantan Utara dan Direktorat Jenderal Pajak diharapkan semakin erat melalui kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan.
Kerja sama tersebut diharapkan mampu memperkuat penerimaan negara, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, serta mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara secara berkesinambungan.#hmspldkltr
