NUNUKAN, marajanews.id — Keterbatasan fiskal daerah menjadi sorotan Fraksi NasDem DPRD Nunukan saat menyampaikan Pandangan Umum terhadap Nota RAPBD Perubahan 2026.
Fraksi NasDem meminta pemerintah daerah memperketat belanja dan mengarahkan anggaran kepada pelayanan dasar serta program yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
Pandangan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi NasDem, H. Firman Latif, dalam Rapat Paripurna DPRD Nunukan, Kamis (18/9/26).
Menurut Firman, kondisi fiskal yang terbatas membuat pemerintah daerah perlu menghitung kembali kemampuan pendapatan dan belanja berdasarkan realisasi semester pertama 2026.
“Karena fiskal terbatas, prioritas harus semakin tajam. Pertanyaannya bukan sekadar apa yang bisa dipangkas, tetapi apa yang tidak boleh dipangkas karena menyangkut pelayanan dasar, produktivitas masyarakat dan masa depan daerah,” kata Firman dalam rapat paripurna.
Fraksi NasDem juga meminta pemerintah daerah mengalihkan anggaran dari kegiatan yang dinilai kurang produktif menuju program prioritas.
Efisiensi belanja operasional dinilai dapat memperbesar ruang anggaran bagi pembangunan,terutama ketika kemampuan pendapatan daerah dan transfer pemerintah pusat mengalamipenyesuaian.
Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Nunukan ini menyebut sektor infrastruktur, air bersih, kesehatan dan pendidikan perlu mendapat perhatian dalam perubahan APBD 2026.
Pemerintah daerah juga diminta mempercepat penyelesaian pembangunan yang telah masuk dalam target daerah sehingga belanja tidak berhenti pada penyerapan anggaran, tetapi menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
Fraksi NasDem menilai Perubahan APBD 2026 harus menjadi instrumen pemerintah daerah dalam merespons kebutuhan masyarakat pada paruh kedua tahun anggaran.
Pengendalian kemiskinan, menjaga daya beli masyarakat dan pengendalian inflasi juga perlu masuk dalam perhitungan belanja.
“Setiap rupiah uang rakyat harus memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat,” ujar Firman.#Adv/m03
