TARAKAN, marajanews.id – Keterbatasan anggaran, minimnya peralatan operasional, hingga kekurangan sumber daya manusia (SDM) membayangi kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tarakan.
Kondisi tersebut mendorong Komisi IV DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) menjajaki dukungan anggaran dan sarana dari pemerintah provinsi.
Permasalahn itu terungkap saat Komisi IV DPRD Kaltara mengunjungi Kantor BPBD Tarakan, Rabu (18/11/26).
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Tarakan, Hari Wijaya Putra, memaparkan sejumlah kendala operasional dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kebakaran permukiman, pohon tumbang, banjir, hingga tanah longsor.
Hari menjelaskan, keterbatasan kemampuan keuangan daerah berdampak langsung terhadap pemenuhan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan.
Padahal, sarana operasional memegang peranan dalam mempercepat respons petugas saat menghadapi keadaan darurat. BPBD Tarakan tetap menyiagakan personel selama 24 jam, terutama di kawasan rawan karhutla seperti Amal.
Meski cuaca belakangan relatif mendukung dan menekan potensi kebakaran, BPBD Tarakan tetap membutuhkan tambahan peralatan serta logistik untuk mengantisipasi perubahan kondisi.
Hari berharap Pemprov Kaltara dapat membantu mengatasi keterbatasan tersebut melalui dukungan pendanaan maupun sarana operasional.
“Kami berharap pihak provinsi melalui Komisi IV DPRD Kaltara dapat membantu mem-back up kebutuhan kami, baik dari segi peralatan maupun pendanaan,” kata Hari.
Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfah, menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti kebutuhan BPBD Tarakan.
Dia menyebut pemerintah provinsi memiliki sejumlah skema penyaluran bantuan kepada pemerintah kabupaten dan kota, antara lain melalui Bantuan Keuangan (Bankeu) dan hibah yang bersumber dari kegiatan organisasi perangkat daerah (OPD) provinsi.
Syamsuddin mengungkapkan, komunikasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Gubernur Kaltara telah membahas kemungkinan penyaluran bantuan tersebut.
“Bantuan boleh diberikan selama melalui mekanisme Bankeu atau masuk dalam kegiatan OPD provinsi, kemudian dihibahkan kepada kabupaten atau kota,” ujarnya.
Namun, prosesnya tetap membutuhkan pengajuan resmi kepala daerah serta kelengkapan administrasi sesuai ketentuan.
Komisi IV DPRD Kaltara selanjutnya berencana menghadirkan BPBD Provinsi Kaltara dalam pertemuan lanjutan untuk menyinkronkan kebutuhan BPBD Tarakan dengan peluang dukungan anggaran dan sarana.
Syamsuddin berharap pembahasan tersebut dapat menetapkan kebutuhan prioritas serta skema penyaluran bantuan.
“Untuk bantuan sangat bisa, tinggal menyesuaikan teknis dan komunikasi administrasinya saja,” pungkasnya.#Adv











