TARAKAN, marajanews.id – Keterbatasan anggaran dan peralatan operasional menghambat kesiapan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tarakan dalam menghadapi ancaman bencana.
Komisi IV DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) kini menjajaki dukungan pemerintah provinsi untuk membantu memenuhi kebutuhan lembaga tersebut.
Persoalan itu terungkap saat Komisi IV DPRD Kaltara mengunjungi Kantor BPBD Tarakan, Rabu (18/11/26).
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Tarakan, Hari Wijaya Putra, menyampaikan keterbatasan kemampuan keuangan daerah berdampak pada pengadaan peralatan, sarana operasional, dan logistik kebencanaan.
Menurut Hari, BPBD Tarakan menghadapi beragam ancaman, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kebakaran permukiman, pohon tumbang, banjir, hingga tanah longsor.
Untuk mengantisipasi karhutla, petugas tetap bersiaga selama 24 jam, terutama di kawasan rawan seperti Amal.
Namun, kesiapan personel perlu ditunjang peralatan memadai agar respons penanganan berjalan lebih cepat.
Cuaca yang relatif mendukung dalam beberapa waktu terakhir memang membantu menekan potensi karhutla.
Meski demikian, BPBD Tarakan tetap membutuhkan dukungan peralatan dan logistik untuk mengantisipasi perubahan kondisi.
“Kami berharap pihak provinsi melalui Komisi IV DPRD Kaltara dapat membantu mem-back up kebutuhan kami, baik dari segi peralatan maupun pendanaan,” kata Hari.
Menanggapi keluhan tersebut, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfah, menyatakan akan menindaklanjuti kebutuhan BPBD Tarakan.
Dia menjelaskan, pemerintah provinsi dapat menyalurkan bantuan kepada pemerintah kabupaten dan kota melalui skema Bantuan Keuangan (Bankeu) maupun hibah dari kegiatan organisasi perangkat daerah (OPD) provinsi.
Syamsuddin mengungkapkan, pihaknya telah berkomunikasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Gubernur Kaltara untuk membahas mekanisme bantuan kepada pemerintah daerah.
“Ternyata, boleh memberikan bantuan selama sifatnya Bankeu atau masuk di kegiatan OPD provinsi, lalu dihibahkan ke kabupaten atau kota,” ujarnya.
Dia menegaskan, penyaluran bantuan tetap membutuhkan pengajuan resmi kepala daerah serta kelengkapan administrasi sesuai ketentuan.
Komisi IV DPRD Kaltara berencana mengundang BPBD Provinsi Kaltara dalam pertemuan lanjutan untuk menyelaraskan kebutuhan BPBD Tarakan dengan peluang bantuan pemerintah provinsi.
Pembahasan tersebut diharapkan menghasilkan kejelasan mengenai kebutuhan prioritas, bentuk dukungan, dan mekanisme penyaluran.
“Untuk bantuan sangat bisa, tinggal menyesuaikan teknis dan komunikasi administrasinya saja,” pungkas Syamsuddin.#Adv











