NUNUKAN – Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Utara, mensosialisasikan Indeks Kerawanan Pilkada 2020 (IKP), melalui acara Ngobrol Bareng Bawaslu (Ngobras), minggu, (01/02/20) di Coffe Zone Nunukan. Kegiatan ini, dihadiri pemerintah daerah Kabupaten Nunukan, Tokoh Mayarakat, Tokoh Adat, LSM, dan Mahasiswa.
Dalam sosialisasi itu, Bawaslu Kaltara menguraikan Indeks Kerawanan Pilkada, menurutnya Kalimantan Utara berada di zona merah sehingga bawaslu menyimpulkan rawan terjadi konflik Pilkada, terutama Netralitas ASN dan Money Politik.
“ Kalimantan utara itu urutan ke 9 dari 34 provinsi di Indonesia, hal ini berdasarkan hasil evaluasi Pemilukada dan Pemilu Serentak. Jadi itu diakumulasi sebagai indeks kerawanan tertinggi dan tentunya, menjadi kekhawatiran kami sehingga banyak persiapan strategi-starategi yang dilakukan pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun ini.” kata Suryani, Koordinator Devisi Pelanggaran Bawaslu Kalimantan Utara.
Penyebabnya, kata Suryani, terkait netralitas ASN, tertinggi diantara tingkat kerawanan Pilkada yang ada. Hal tersebut terjadi di setiap Provinsi maupun di Kabupaten Kota,yang menurutnya menjadi IKP yang harus diperhatikan.
“ Semua harus mengukur, mengevaluasi, baik ASN itu sendiri, untuk bisa menjaga diri bersikap netral,” kata Komisioner Bawaslu Kaltara ini.
Salah satu strategi Bawaslu kalimantan Utara, lanjut Suryani, dalam waktu dekat ini akan membuat surat kesepakatan bersama dari empat lembaga kementrian terkait menseriusi netralitas ASN, hal ini merupakan langkah sebagai upaya menstressing nestralitas Abdi Negara tersebut, dan harus menjadi perhatian bagi setiap Lembaga.
“ Inilah upaya yang dilakukan, selebihnya masing-masing kepala daerah sebagai pejabat pembina diwilayah masing-masing untuk menindaklanjuti bagaimana netralitas ASN ini.” lanjutnya.
Dari 270 daerah, kata Suryani, sebanyak 244 daerah melaksanakan Pilkada tahun ini mencalonkan kepala daerah adalah Petahana maju diperiode kedua, sehingga kekawatiran netralitas ASN itu masih tinggi akan terjadi.
Potensi Kerawanan Pilkada Serentak 2020, lanjut Suriyani, selain money politik, Isu SARA juga dapat memicu konflik, ia menghimbau agar Bawaslu Kabupaten menggandeng tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat untuk senantiasa bersama-sama menyukseskan pilkada tahun ini.
Sedikitnya 4 parameter yang digunakan Bawaslu memprediksi potensi konflik dalam pilkada serentak ini, meliputi; dimensi sosial dan politik, azas pemilu yang bebas dan adil, kontestasi serta partisipasi pemilih.
Karena itu, kata Komisioner Bawaslu Kaltara ini, masyarakat harus berani melaporkan dugaan pelanggaran pilkada sehingga nantinya Bawaslu dapat menelusuri dan selanjutnya mengawasi laporan itu, kemudian jika terbukti, akan ditindak tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.#Fik
Be First to Comment