Press "Enter" to skip to content

DPRD Nunukan Follow Up Hasil Monitoring LKPJ Bupati 2021.

NUNUKAN, marajanews.id – DPRD Nunukan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) menindaklanjuti hasil monitoring LKPJ Bupati 2021.

Hadir dalam kegiatan ini, Direktur RSUD Nunukan, dr. Dulman, Kepala Dinas Kesehatan dr. Rustam, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Kepala Dinas Ketahanan Pangan Nunukan.

Rapat Dengar Pendapat ini dipimpin langsung ketua DPRD Nunukan, Hj Leppa dan didampingi Wakil Ketua DPRD Nunukan, Saleh, SE, dan juga di hadiri anggota DPRD Nunukan.

Ketua DPRD Nunukan mengatakan, Agenda RDP ini bertujuan meminta kalarifikasi atau Penjelasan OPD terkait, terhadap pelaksanaan pembangunan tahun anggaran 2021.

” Sesuai dengan yang diagendakan hari ini membahas tentang tindal lanjut hasil monitoring LKPJ Bupati Nunukan Akhor Tahun Anggaran 2021,” kata Hj Leppa, Senin (11/4) saat membuka RDP dengan OPD Nunukan di ruang rapat ambalat 1.

Berdasarkan hasil monitoring DPRD Nunukan, masih terdapat kegiatan yang tidak tepat sasaran, tentunya hal ini akan menjadi catatan dan rekomemdasi sebagai bahan evaluasi ke Pemerintah Daerah.

Meski demikian, anggota legislatif menilai pembangunan di Kabupaten Nunukan juga sudah menunjukkan pemerataan di sejumlah bidang, bukan hanya fokus di satu kecamatan saja namun realisasinya sudah merambah ke seluruh Kecamatan di Kabupaten.

Sebagai mitra Pemerintah Daerah, DPRD Nunukan berkewajiban mengawasi jalannya program pembangunan yang terealiasasi.

Namun apabila ada yang tidak sesuai dengan peruntukannya untuk masyarakat maka lembaga Perwakilan Rakyat ini andil mengawal setiap aspirasi masyarakat sebagai catatan strategis ke Pemerintah Daerah.

Sebagai saran dan masukan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), anggota legislatif berharap agar insyansi terkait memperketat Perencanaan pembangunan di setiap Kecamatan baik spesifikasinya maupun yang bersifat teknis lainnya.

Tujuannya adalah agar Output pembangunan bisa di gunakan sepanjang tahun oleh masyarakat sesuai dengan azas manfaat dan tidak lagi membebani tahun anggaran berikutnya.#Adv.

Bagikan :