NUNUKAN, marajanews.id – Anggota Fraksi Nasdem DPRD Nunukan, Hendrawan S.Pd, meminta data lengkap terkait KUA PPAS Perubahan 2025 dan KUA PPAS 2026 untuk memastikan pemerataan pembangunan di wilayah (Kabudaya) dan daerah lainnya di Kabupaten Nunukan.
Hendrawan menegaskan, sebagai legislator, ia berkewajiban mengawasi setiap kebijakan anggaran agar benar-benar berpihak kepada rakyat. Menurutnya, tanpa data yang jelas, pembahasan anggaran berisiko tidak tepat sasaran.
“Kami perlu mengetahui berapa alokasi anggaran untuk setiap dapil, termasuk Kabudaya, Krayan, Sebatik, dan wilayah lain. Tujuannya supaya pembangunan merata,” ujarnya usai Rapat Paripurna KUA PPAS, Kamis (14/8/25), di kantor DPRD Nunukan.
Ia mengungkapkan, keterlambatan pembahasan KUA PPAS bukan karena masalah internal fraksi, tetapi karena pihaknya ingin memahami terlebih dahulu rincian anggaran yang disampaikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Bukan berarti kami menghambat. Justru kami ingin memastikan anggaran yang dibahas benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat di semua wilayah,” tegasnya.
Menurut Hendrawan, dalam dokumen awal pembahasan, informasi detail anggaran untuk tiap dapil tidak terlihat jelas. Karena itu, ia menilai pembahasan lanjutan diperlukan agar setiap program pembangunan memiliki dasar yang transparan.
Sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Nunukan, Hendrawan menyebut dirinya memiliki hak meminta dokumen resmi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Langkah itu penting untuk memverifikasi program yang diusulkan.
“Kami punya tanggung jawab untuk memeriksa data dan memastikan pemerintah daerah menjalankan program sesuai rencana kerja. Ini murni fungsi pengawasan, bukan urusan pokir,” katanya.
Ia juga menambahkan, Fraksi Nasdem baru saja menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Makassar sebelum kembali ke Nunukan untuk mengikuti agenda paripurna. Menurutnya, fraksinya siap mengikuti pembahasan setelah memahami seluruh rincian program.
“Terkait pengalokasian anggaran, tadi sudah dijelaskan di rapat paripurna. Ada program di Kabudaya, Krayan, Sebatik, dan wilayah lainnya. Penjelasan ini yang kami tunggu,” ujarnya.
Hendrawan mengaku puas jika dokumen dan parameter anggaran jelas. Namun, ia menegaskan tidak akan menyetujui usulan yang tidak memiliki dasar data yang kuat.
“Sebagai wakil rakyat, kami tidak mau hanya duduk diam tanpa mengawasi program pemerintah. Kami dibayar negara untuk bekerja, bukan untuk berpangku tangan,” tegasnya.
Ia menutup pernyataannya dengan komitmen Fraksi Nasdem DPRD Nunukan untuk terus mengawal transparansi dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah, termasuk Kabudaya.
“Kami akan pastikan semua program menyentuh masyarakat secara merata. Itu amanah yang harus kami jalankan,” pungkasnya.#m01
