TANJUNG SELOR, marajanews.id – Perusahaan di Kalimantan Utara (Kaltara) tidak boleh membayar pekerja di bawah upah minimum yang berlaku.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltara menegaskan aturan pengupahan tersebut sebagai kewajiban perusahaan sekaligus bagian dari perlindungan hak pekerja yang terus menjadi sasaran pengawasan ketenagakerjaan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disnakertrans Kaltara, H. Asnawi, mengatakan pemeriksaan norma ketenagakerjaan turut menyasar kepatuhan perusahaan dalam membayar upah.
Pelanggaran terhadap ketentuan upah minimum tidak hanya merugikan pekerja, tetapi juga menempatkan perusahaan pada risiko pelanggaran regulasi ketenagakerjaan.
“Dalam pemeriksaan norma ketenagakerjaan, salah satu yang diperiksa adalah masalah upah. Perusahaan tidak boleh membayar upah pekerja di bawah upah minimum,” tegas Asnawi.
Ketentuan pengupahan di Kaltara mencakup Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), serta Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).
Setiap ketentuan memiliki cakupan dan besaran tersendiri yang harus menjadi acuan perusahaan dalam memberikan upah kepada pekerja. Disnakertrans mengingatkan pengusaha agar tidak mengabaikan standar tersebut dalam menjalankan kegiatan usaha.
Asnawi menjelaskan, penetapan upah minimum mempertimbangkan kebutuhan pekerja sekaligus kemampuan perusahaan mempertahankan kegiatan usahanya.
Pemerintah mengambil peran sebagai penengah dalam pembahasan pengupahan agar kepentingan pekerja dan pengusaha mendapat pertimbangan proporsional.
“Serikat pekerja tentu menginginkan upah yang lebih tinggi, sedangkan pengusaha juga memiliki pertimbangan tersendiri. Pemerintah berada di tengah-tengah untuk memfasilitasi agar keputusan yang diambil bisa mempertimbangkan kedua kepentingan tersebut,” ungkapnya.
Disnakertrans Kaltara melibatkan mekanisme Dewan Pengupahan yang melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, pekerja, dan akademisi dalam pembahasan kebijakan pengupahan.
Komposisi tersebut diharapkan menghasilkan keputusan yang mampu menjaga daya beli pekerja tanpa mengabaikan kemampuan dunia usaha.
Melalui pemeriksaan norma ketenagakerjaan, Disnakertrans mendorong perusahaan memenuhi standar pengupahan, mencegah pelanggaran hak pekerja, serta menjaga hubungan industrial tetap kondusif.#Adv









