PAREPARE, marajanews.id – Dibalik kemeriahan Parepare Anniversary Expo 2026 tenyata meninggalkan pilu bagi pelaku UMKM, terutama penyedia jasa tenda yang hingga kini masih menunggu hak pembayaran.
Narasi kesuksesan yang beredar luas di media sosial, justru berbanding terbalik dengan realitas yang ada, sejumlah vendor mengungkapkan, hingga akhir Maret 2026, hak pembayaran jasa sewa tenda masih tertahan tanpa kejelasan pencairan.
Sorotan pun mengarah kepihak Even Organizer (EO) yang ditunjuk pemerintah kota Parepare, penyelenggara kegiatan dinilai memegang tanggung jawab atas penyelesaian kewajiban kepada mitra kerja, termasuk vendor yang mendukung perayaan HUT Kota Parepare yang berlangsung pada Selasa 10 Februari 2026 lalu.
Situasi kian memunculkan tanda tanya setelah terungkap, selama pelaksanaan expo, penyelenggara memungut biaya sewa dari tenant pengisi stan, hal ini memicu dugaan terkait pengelolaan anggaran serta prioritas pembayaran kepada pihak vendor yang justru menopang suksesnya Pareparre Anniversary Expo 2026 itu.
Seorang penyedia jasa tenda yang enggan menyebutkan identitasnya menyampaikan kekecewaan terhadap penyelenggara yang hingga kini belum beritikad baik menyelesaikan biaya jasa tenda miliknya.
“Sampai sekarang belum ada pembayaran, kami ingin pihak EO segera menyelesaikan sisa pembayaran sebesar Rp33.600.000,” ujarnya memberikan keterangan, Minggu (22/3/2026).
Ia menjelaskan bahwa nilai kerja sama yang disepakati mencapai Rp45.000.000, Pembayaran awal (DP) telah diterima sebesar Rp10.000.000, disusul termin kedua Rp5.000.000. Namun sisa pembayaran yang cukup besar masih belum direalisasikan hingga saat kini.
Nilai tunggakan tersebut dinilai tidak kecil bagi pelaku usaha skala UMKM, arus kas yang tersendat tentu berdampak langsung terhadap operasional harian, mulai dari perawatan perlengkapan hingga pembayaran tenaga kerja yang terus bergerak.
Keluhan serupa juga disampaikan pelaku usaha lain yang terlibat dalam kegiatan tersebut, Mereka menilai persoalan ini tidak hanya keterlambatan administratif, melainkan mencerminkan lemahnya tata kelola keuangan penyelenggara kegiatan (EO) yang diduga keluarga walikota Parepare.
Tekanan finansial mulai dirasakan para vendor, akibat keterlambatan pembayaran membuat mereka kesulitan menerima pekerjaan baru karena keterbatasan modal, bahkan berisiko memicu utang tambahan untuk menutupi biaya operasional yang terus berjalan.
Para penyedia jasa tenda kini mendesak penyelenggara segera memberikan kepastian. Jika persoalan ini terus berlarut, mereka berencana membawa permasalahan tersebut ke Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama anggota legislatif, sebagai bentuk tekanan publik sekaligus menguji keberpihakan anggota DPRD terhadap pelaku UMKM di Kota Parepare.#m03
