TANJUNG SELOR, marajanews.id – DPRD Kalimantan Utara mendorong penataan antrean di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum seiring keluhan masyarakat terkait panjangnya antrean bahan bakar minyak di Kabupaten Bulungan.
Hal dibahas dalam rapat dengar pendapat yang digelar di Kantor DPRD Kaltara Senin, (20/4/26), saat berbagai pihak duduk bersama mencari jalan keluar atas persoalan distribusi energi yang kian terasa di lapangan.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaltara H. Muddain bersama anggota dewan Ruman Tumbo, Listiani, dan Ladullah. Hadir pula Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bulungan Tasa Gung, jajaran Pertamina, unsur pemerintah daerah, aparat keamanan, serta komunitas Gabungan Supir Bulungan yang selama ini merasakan langsung dampak antrean panjang.
Dalam forum tersebut, DPRD menilai lemahnya pengawasan menjadi faktor dominan yang memicu antrean mengular di sejumlah SPBU, sistem distribusi yang tidak terpantau secara ketat membuka celah terjadinya praktik pengisian berulang hingga penyaluran yang tidak tepat sasaran yang kemudian berimbas pada berkurangnya jatah masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Pengawasan di lapangan harus diperkuat. Jangan sampai ada celah yang dimanfaatkan oknum sehingga distribusi BBM tidak adil,” ujar H. Muddain dalam rapat tersebut.
Selain pengawasan, DPRD juga menyoroti peran aktif pengelola SPBU dalam menjaga ketertiban antrean. Pengelola diminta menghadirkan mekanisme antrean yang jelas, teratur, dan mudah diawasi, karena sistem yang tertata, pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih lancar tanpa menimbulkan penumpukan kendaraan yang berlebihan.
Perwakilan Gabungan Supir Bulungan menyampaikan kondisi di lapangan yang kerap diwarnai ketidakpastian.
“Kami sering menunggu berjam-jam tanpa kepastian. Kalau sistem antrean diperjelas, tentu kami lebih tenang,” ungkap salah satu perwakilan sopir dalam forum tersebut.
DPRD juga menggarisbawahi pentingnya transparansi distribusi sebagai bagian dari solusi jangka panjang. Data penyaluran yang terbuka dinilai mampu membantu proses pengawasan sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan BBM di daerah. Dengan keterbukaan informasi, potensi penyimpangan dapat ditekan sejak awal.
Melalui rapat ini, DPRD Kaltara berharap tercipta sinergi antara Pertamina, pemerintah daerah, aparat pengawas, serta pengelola SPBU dalam menata distribusi BBM yang lebih tertib.
Perbaikan sistem yang menyentuh pengawasan, antrean, hingga transparansi diyakini mampu mengurangi keluhan masyarakat dan menghadirkan pelayanan energi yang lebih adil di Kabupaten Bulungan.#Adv
