TANJUNG SELOR, marajanews.id – Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Utara (Kaltara) 2027 naik sekitar 6,6 persen atau setara Rp200 ribu, persentase kenaikan tersebut lebih tinggi dibandingkan penyesuaian UMP periode 2025–2026 yang mencapai 5,4 persen.
Kenaikan upah minimum tersebut mengacu pada sejumlah indikator ekonomi, mulai dari inflasi, pertumbuhan ekonomi, hingga indeks tertentu atau alfa.
Pemerintah menggunakan komponen tersebut untuk menghitung penyesuaian upah sekaligus mempertimbangkan kemampuan dunia usaha dalam memenuhi kewajiban pengupahan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltara, H. Asnawi, menjelaskan formula pengupahan menggabungkan sejumlah variabel ekonomi yang mencerminkan kondisi daerah.
Perhitungan tersebut menjadi dasar menentukan besaran kenaikan upah minimum agar tidak semata-mata mengikuti tuntutan kenaikan pendapatan pekerja.
“Dalam formulasi penentuan upah ini ada inflasi, pertumbuhan ekonomi, kemudian dikalikan dengan indeks tertentu atau alfa. Itu yang menjadi salah satu dasar perhitungan kenaikan upah minimum,” jelas Asnawi.
Nilai alfa dalam formula pengupahan berada pada rentang 0,5 hingga 1. Dewan Pengupahan Kaltara menggunakan alfa 0,75 dalam perhitungan UMP 2027. Selain indikator ekonomi, pemerintah juga mempertimbangkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai gambaran kebutuhan masyarakat.
Asnawi menjelaskan, UMP mengacu pada standar kebutuhan pekerja lajang, sedangkan KHL menggambarkan kebutuhan hidup keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan dua anak.
Perbedaan cakupan tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam mengevaluasi kecukupan upah minimum terhadap kebutuhan hidup masyarakat.
“UMP itu standar kebutuhan untuk satu orang pekerja lajang, sedangkan KHL menggambarkan kebutuhan satu keluarga dengan dua anak. Pemerintah berupaya agar penetapan upah minimum bisa semakin mendekati kebutuhan hidup layak,” terangnya.
Penetapan upah minimum melibatkan pemerintah, pengusaha, serikat pekerja, dan akademisi melalui Dewan Pengupahan, Pemerintah berupaya menjaga kenaikan upah agar mampu memperkuat daya beli pekerja tanpa menekan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan operasional, produktivitas, dan kesempatan kerja.
Keseimbangan tersebut menjadi perhatian dalam merumuskan kebijakan pengupahan Kaltara agar peningkatan kesejahteraan pekerja berjalan seiring dengan keberlangsungan usaha.#Adv









