NUNUKAN – Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan usulkan perbaikan dan peningkatan kapasitas Rusunawa ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), karena gedung tersebut merupakan salah satu tempat yang digunakan untuk menampung WNI yang transit dari Malaysia ke Kabupaten Nunukan.
Namun kualitas, kuantitas dan kapasitas gedung sudah dibawah standar kelayakan sehingga perlu perawatan infrastruktur bangunan terutama fasilitas ruangan yang biasanya digunakan Pekerja Migran Indonesia.
Hal ini memicu perhatian Kepala BNPB, Letjen TNI Doni Munardo, pada selasa malam dalam rapat koordinasi percepatan penanganan covid 19 di Nunukan.
Ia meminta Pemerintah Daerah untuk segera mengajukan usulan perbaikan Rusunawa tersebut, agar dapat digunakan lagi sebagai tempat penampungan sementara bagi PMI yang dipulangkan dari tawau.
Berfikir cepat dan bertindak sigap, Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid, Kepala BPBD Prov Kaltara Andi Santiaji, Dandim 0911 Nunukan Letkol Inf. Eko Pur Indriyanto dan Kapolres Nunukan AKBP Syaiful Anwar ke RUSUNAWA, Rabu pagi (31/03), meninjau langsung lokasi Rusunawa Nunukan.
Menurut paparan Kepala BP2MI Nunukan Kombes Pol Hotma Victor Sihombing, dalam dalam beberapa waktu kedepan Nunukan akan menerima PMI deportasi dari Tawau, Sabah kurang lebihnya 400 orang sehingga diperlukan sarana yang cukup memadai untuk menampung selama mereka menjalani masa Karantinanya.
Dalam peninjauan pagi ini, Bupati Nunukan meminta kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang diwakili Kabid Pelatihan dan Produktifitas Disnakertrans Emil Sidik yang selama ini mengelola RUSUNAWA untuk segera membuat rincian usulan kebutuhan.
” Segera disusun hari ini pak untuk kita sampaikan ke BNPB, perlu juga diusulkan pagar sehingga masyarakat di sekitar sini juga merasa nyaman”, ujar Bupati. (Adv)
