MAKASSAR, marajanews.id – Program MNP dan Tol Laut menjadi fasilitas dan jalur penggerak ekonomi di Kawasan Timur Indonesia (KTI), terutama dalam memperkuat distribusi logistik hingga wilayah perbatasan seperti Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.
Hal itu menjadi perhatian dalam kunjungan kerja Wakil Ketua II DPRD Nunukan, Hj Andi Mariyati bersama Ketua Fraksi Demokrat DPRD Nunukan, Gat Khaleb S.Pd di Makassar New Port (MNP), Sulawesi Selatan, Kamis (21/5/26).
DPRD Nunukan diterima langsung oleh Port Facility Security Officer (PFSO) PT Pelindo Terminal Petikemas New Makassar, Andi Ahmad. Pertemuan itu, membahas sistem operasional Tol Laut yang selama ini menjadi urat nadi distribusi barang di Indonesia Timur, termasuk konektivitas logistik menuju daerah perbatasan Nunukan.
Wakil Ketua II DPRD Nunukan, Hj Andi Mariyati, mengatakan program Tol Laut bukan hanya sebagai jalur pelayaran reguler, namun menjadi simpul ekonomi baru yang mampu mempercepat arus perdagangan antarwilayah.
Menurutnya, Makassar New Port sebagai pusat distribusi modern memberi dampak besar terhadap efisiensi pengiriman barang di kawasan timur Indonesia.
“Melalui kunjungan kerja ini kami ingin menggali lebih jauh bagaimana operasional Tol Laut berjalan, terutama kaitannya dengan distribusi logistik menuju wilayah perbatasan seperti Nunukan. Program ini menjadi tulang punggung ekonomi kawasan timur Indonesia,” ujar Andi Mariyati.
Ia menambahkan, Makassar New Port merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diproyeksikan menjadi hub petikemas internasional di Indonesia Timur.
Dengan posisi strategis tersebut, pelabuhan modern ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan distribusi logistik terhadap pelabuhan besar di Pulau Jawa seperti Surabaya dan Jakarta.
Sementara itu, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Nunukan, Gat Khaleb S.Pd, menjelaskan bahwa Makassar New Port memiliki peran vital dalam mendukung efektivitas program Tol Laut.
Salah satu peran utama MNP adalah sebagai pusat distribusi logistik kawasan timur. Kehadiran pelabuhan ini memungkinkan kapal berukuran besar bersandar langsung di Makassar sebelum barang didistribusikan ke Papua, Maluku, Kalimantan hingga wilayah perbatasan.
Menurut Gat Khaleb, pemangkasan rantai distribusi tersebut berdampak langsung terhadap efisiensi biaya logistik.
Selain itu, kapasitas pelabuhan yang mencapai 2,5 juta TEUs per tahun dengan dermaga sepanjang 1.600 meter membuat aktivitas bongkar muat jauh lebih cepat dibanding pelabuhan konvensional. Bahkan, waktu sandar kapal yang sebelumnya mencapai 38 jam kini mampu ditekan menjadi sekitar 22 jam.
Makassar New Port juga didukung sistem digitalisasi terminal melalui Terminal Operating System (TOS) Nusantara yang memungkinkan pengawasan pergerakan kontainer secara real time.
Sistem tersebut dinilai mampu mempercepat administrasi pelayanan sekaligus meminimalisasi praktik pungli dalam proses logistik.
Pelabuhan ini juga terkoneksi langsung dengan jaringan jalan utama dan direncanakan terintegrasi dengan jalur Trans Sulawesi guna memperlancar distribusi barang dari pelabuhan menuju kawasan industri maupun konsumen akhir.
Makassar New Port menjadi gambaran bagaimana program Tol Laut perlahan mengubah wajah distribusi logistik di Indonesia Timur.
“ Jika Tol Laut diibaratkan sebagai jalan raya penghubung antarpulau, maka Makassar New Port menjadi gerbang utama yang mempercepat perputaran ekonomi, menekan biaya distribusi, sekaligus membuka akses perdagangan yang lebih luas bagi daerah-daerah perbatasan seperti Kabupaten Nunukan.” tutup Gat.#Adv
