Press "Enter" to skip to content

DPRD Kaltara Dorong Penguatan Koordinasi Penanganan Perlindungan Khusus Anak

TANJUNG SELOR, marajanews.id – Penanganan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) di Kalimantan Utara (Kaltara) membutuhkan sistem layanan yang terhubung antarlembaga.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltara, Rahman, meminta pemerintah memperkuat koordinasi dengan lembaga penyedia layanan dan masyarakat agar setiap persoalan anak mendapat penanganan sesuai kebutuhan.

Ia menegaskan, perlindungan anak tidak boleh hanya mengandalkan pemerintah. Lembaga layanan dan masyarakat harus mengambil peran sesuai kapasitas masing-masing, terutama dalam mengenali persoalan yang muncul di lingkungan tempat tinggal anak.

“Perlindungan anak bukan pekerjaan satu pihak. Pemerintah memiliki kewenangan, lembaga layanan menjalankan fungsi penanganan, sedangkan masyarakat dapat mengenali persoalan sejak awal. Ketiganya harus saling terhubung,” ujar Rahman dikonfirmasi by phone, Selasa (17/11/26).

Dia menjelaskan, persoalan AMPK kerap membutuhkan penanganan lintas sektor. Seorang anak dapat memerlukan pendampingan, pemeriksaan kesehatan, akses pendidikan, hingga dukungan terhadap kondisi keluarganya.

Karena itu, setiap lembaga perlu memahami tugas dan kewenangannya agar anak tidak menghadapi hambatan ketika membutuhkan bantuan.

Anggota DPRD Kaltara dari daerah pemilihan Nunukan tersebut juga meminta pemerintah meningkatkan kapasitas lembaga penyedia layanan dan aktivis perlindungan anak berbasis masyarakat.

Penguatan kemampuan tersebut diperlukan agar petugas mampu mengenali kebutuhan anak, menentukan jalur penanganan, dan mengarahkan laporan kepada instansi berwenang.

“Kalau ada persoalan, harus jelas siapa yang menangani dan ke mana harus dikoordinasikan. Jangan sampai anak tidak mendapatkan layanan hanya karena masing-masing pihak tidak terhubung,” tegasnya.

Rahman menilai masyarakat memiliki posisi strategis karena sering menjadi pihak pertama yang mengetahui persoalan anak di lingkungan sekitar. Namun, setiap temuan harus diteruskan melalui mekanisme pelaporan resmi.

Dengan alur penanganan yang jelas, pemerintah, lembaga layanan, dan masyarakat dapat memastikan setiap anak memperoleh perlindungan sesuai kebutuhan serta mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.#Adv

Bagikan :
error: Hubungi Redaksi