NUNUKAN, marajanews.id – Anggota DPRD Nunukan, Donal, S.Pd, mengungkapkan banyaknya keluhan masyarakat terkait sulitnya akses jaringan telekomunikasi di wilayah perbatasan, khususnya di daerah wilayah empat seperti Kabudaya dan Krayan.
“Selama ini kami sering menerima keluhan dari warga, terutama di desa-desa pelosok. Karena itu, kami Komisi I DPRD Nunukan berinisiatif mengundang diskominfo Nunukan untuk mencarikan solusi terhadap permasalah ini,” kata Donal saat dikonfirmasi Rabu (4/5/25).
Menurutnya, beberapa desa seperti di kawasan Kabudaya dan Kecamatan Krayan tidak memiliki akses internet dan jaringan Telekomunikasi.
“Di Lumbis Ogong misalnya, hanya ada satu tower yang sinyalnya aktif pada malam hari. Itu pun hanya menjangkau ibu kota kecamatan. Sementara desa-desa lainnya masih gelap sinyal,” jelasnya.
Ia menambahkan, RDP dengan Diskominfo Nunukan bertujuan mencari solusi konkret dari persoalan jaringan tersebut, terbatasanya anggaran, pasokan listrik dan infrasutruktur jalan menjadi hambatan terhadap fasiltas jaringan telekomukasi.
Ia menyebut, daerah seperti Lumbis Ulu, Lumbis Ogong, Lumbis Pansiangan dan Kecamatan Krayan Timur masih sulit dijangkau karena tidak adanya jalan yang memadai.
“Fakta di lapangan, banyak warga sakit yang harus melewati jeram sungai atau menggunakan perahu bermesin untuk menjangkau layanan kesehatan. karena tidak ada akses jalan darat yang cepat,” katanya.
Ia menilai pembangunan Jaringan Telekomunikasi dan infrastruktur jalan harus menjadi prioritas Dinas PUPR dan Diskominfo Nunukan lima tahun ke depan.
Menurut Donal, jika akses jalan terbuka, maka akses layanan lainnya seperti jaringan listrik dan telekomunikasi bisa ikut masuk.
“Saya minta PUPR dan diskominfo benar-benar menggarap kedua fasilitas publik ini ke kecamatan-kecamatan yang belum terjangkau,” ujarnya.
Minimnya Fasilitas Pendidikan dan Guru Terbang
Dibidang pendidikan, Donal juga menyampaikan keprihatinannya atas banyaknya sekolah di wilayah perbatasan yang belum memiliki fasilitas memadai, termasuk rumah dinas guru dan ruang kelas yang layak.
“Banyak guru terbang di daerah seperti Kabudaya dan Krayan. Mereka harus pulang-pergi dari rumah sendiri karena tidak ada rumah dinas. Kalau musim hujan atau air sungai besar, mereka tidak bisa datang mengajar,” ungkap Donal.
Ia menyebutkan, beberapa sekolah seperti di Desa Sojau, Kecamatan Sebuku, memiliki ruang kelas rusak dan tidak layak pakai. Di SD Palo, rumah dinas guru bahkan tidak tersedia sama sekali.
“Ini harus menjadi perhatian pemerintah, jangan hanya program makan gratis yang digencarkan. Pembangunan fasilitas dasar seperti rumah dinas guru dan ruang kelas harus diutamakan,” katanya.
Donal berharap, OPD terkait bisa meninjau langsung kondisi di lapangan. “Kalau OPD hanya duduk di kantor, tidak akan tahu persoalan nyata di lapangan. Kami dari DPRD hanya menyampaikan keluhan masyarakat. Tapi kalau OPD langsung turun, data dan kondisinya pasti lebih akurat,” tutupnya.#Adv
