NUNUKAN, marajanews.id – Bupati Nunukan H. Irwan Sabri membawa enam usulan terkait kawasan perbatasan kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Usulan tersebut mencakup pembangunan infrastruktur, penyelesaian Outstanding Boundary Problem (OBP), pengoperasian PLBN Sebatik, perlindungan pekerja migran Indonesia, konektivitas Krayan, hingga penataan kawasan latihan tempur TNI AD.
Irwan Sabri meminta pemerintah pusat memberi dukungan terhadap pembangunan kawasan perbatasan Nunukan. Menurut dia, kebutuhan pembangunan tidak hanya berkaitan dengan akses masyarakat, tetapi juga menyentuh sistem pertahanan dan keamanan negara.
Usulan pertama menyangkut pembangunan sarana dan prasarana di kawasan eks OBP B2700–B3100, Sungai Sinapad-Sungai Sesai, Kecamatan Lumbis Hulu. Pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut dapat mendukung pengamanan perbatasan sekaligus memperlancar aktivitas warga yang tinggal di kawasan tersebut.
Bupati juga membawa persoalan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan di eks OBP Sinapad. Persoalan batas negara turut mencakup ganti untung bagi warga Desa Seberang, Kecamatan Sebatik Utara, yang terdampak perubahan garis batas seluas 4,7 hektare berdasarkan kesepakatan Indonesia dan Malaysia.
Persoalan lahan turut muncul di Sebatik Barat. Pemerintah Kabupaten Nunukan mengusulkan pemanfaatan lahan seluas 127 hektare yang sebelumnya menjadi bagian wilayah Malaysia. Penyelesaian status lahan diperlukan agar aset tersebut dapat memberi manfaat bagi masyarakat dan daerah.
PLBN Sebatik dan Jalur Sebatik-Tawau
Irwan Sabri juga meminta percepatan pengoperasian Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik. Pemerintah Kabupaten Nunukan turut mendorong pembukaan jalur keluar-masuk resmi atau exit-entry point Sebatik-Tawau, Malaysia.
Jalur resmi tersebut berkaitan langsung dengan pergerakan masyarakat dan kegiatan ekonomi lintas negara. Pemerintah daerah berharap pengaturan perlintasan yang lebih jelas dapat mengurangi ketergantungan warga terhadap jalur tidak resmi.
Persoalan pekerja migran Indonesia menjadi usulan berikutnya. Bupati meminta pengawasan jalur tidak resmi diperkuat, keberangkatan ilegal dicegah, lalu penanganan deportasi dan pelanggaran izin tinggal atau overstay mendapat perhatian. Pemerintah juga diminta memberantas percaloan serta tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Pada sektor konektivitas, Pemkab Nunukan mengusulkan pembangunan jalan Long Semamu, Kabupaten Malinau, menuju Long Midang, Kecamatan Krayan. Akses tersebut berkaitan dengan distribusi barang, pelayanan publik, serta pemasaran komoditas daerah seperti beras Adan dan garam gunung. Dukungan terhadap infrastruktur PLBN Long Midang dan sarana penerbangan Krayan turut masuk dalam usulan.
Usulan keenam menyangkut penataan kawasan latihan tempur TNI Angkatan Darat di Kabupaten Nunukan yang direncanakan mencapai sekitar 277.859 hektare. Irwan Sabri meminta aspek legalitas lahan, tata ruang, perizinan, status kawasan hutan, serta hak penguasaan masyarakat dan perusahaan diperhitungkan dalam penataan kawasan tersebut.
Bupati Nunukan H. Irwan Sabri berharap dukungan Kementerian Pertahanan dapat memperkuat pertahanan dan keamanan sekaligus mendorong penyelesaian persoalan pembangunan di perbatasan. Enam usulan tersebut menjadi agenda daerah yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat Nunukan di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia.#m02/prokopim/Adv
